JAKARTA – Pengamat politik Charta Politica, Yunarto Widjaya menyayangkan, sikap Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat yang tidak menjabarkan pelanggaran Nazaruddin secara detail. Padahal, pelanggaran ini bisa menentukan kadar etika yang telah diabaikan Nazaruddin.
"Itu yang harus dibuka. Kita lihat sampai level mana kepantasan Nazaruddin," kata Yunarto Widjaya di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2011).
Menurutnya, sikap Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang tak membeberkan pelanggaran Nazaruddin, membuat posisi Nazaruddin masih bertahan selaku anggota Dewan di Senayan.
"Kita tidak bisa menilai sebelum ada alasan. Ini yang menjadi masalah utama. Kalau alasan utama dibeberkan, kita bisa mengukur tingkat kepantasannya dimana. Kalau misalnya yang dilakukan memang berkaitan dengan etika yang menjadi Bendahara Umum mungkin betul," ujarnya.
"Tapi berkaitan dengan pelanggaran hukum, penyerahan uang, jelas ini bicara kode etik sebagai kader partai politik yang otomatis sebagai DPR dia tidak mungkin lagi menjabat, sebagai Bendum pun ia tidak lagi menjabat, selesai semua." TribunNews
